Peran Dewan Pendidikan

Peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pelayanan sekolah semakin hari menjadi semakin penting. Terlebih lagi setelah diberlakukannya otonomi daerah. Dengan otonomi pendidikan sampai ke sekolah, masa depan sekolah lebih banyak ditentukan oleh kemandirian dan kemampuan sekaolah dalam mensimfonikan peluang dan tantangan dari luar versus kekuatan dan kelamahan yang ada di dalam sekolah. Oleh karena itu empat fungsi Dewan Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan akan lebih banyak bermakna apabila kapabilitas Dewan Pendidikan ditunjang dengan kesatubahasaan antara para Birokrat Pendidikan dengan Dewan Pendidikan terhadap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai konsekuensi desentralisasi pendidikan.

Dengan diberikannya kewenagan yang lebih besar kepada sekolah bersama masyarakat sekitar untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah maka peran Dewan Pendidikan menjadi lebih mengemuka.

Adanya kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada sekolah dalam pengelolaan pendidikan merupakan kesempatan bagi Dewan Pendidikan memainkan peran (empat fungsi dewan) dalam memberikan sumbangan terhadap peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada tingkat sekolah dan sekaligus dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya yang ada. Sekolah perlu didampingi oleh Dewan Pendidikan dalam memutuskan pengalokasian sumber daya kepada prioritas program dan agar sekolah menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhan dan tututan setempat.

Pengertian MBS

Sekolah dapat dikelola dengan berbagai cara.  Cara tersebut sangat tergantung pada sistem pengelolaan yang dianut, kondisi sekolah yang bersangkutan dan lingkungan soaial budaya setempat. Keragaman dalam cara mengelola tersebut merupakan upaya yang bersungguh-sungguh agar sekolah dapat melayani masyarakat dengan baik dalam bidang pembelajaran. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah salah satu cara pengelolaan sekolah yang pada saat ini sedang digalakkan Pemerintah, sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang melimpahkan sebagian besar kewenangan Pemerinth Pusat ke Pemerintahan Daerah di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Tidak mengherankan kalau pelimpahan kewenangan dalam mengelola pendidikan itu harus juga diberikan ke sekolah agar sekolah dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliknya dan keinginan masyarkat yang menghidupinya. Terlebih lagi, pada kenyataannya kondisi dan lingkungan sosialnya juga berbeda satu dengan lainnya.

Manajemen berbasis sekolah adalah sebuah sistem pengelolaan yang memberikan kewenangan yang luas kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri. Pemberian kewenangan yang luas tersebut merupakan realisasi pelaksanaan konsep desentralisasi di bidang pendidikan pada tingkat terdepan yaitu sekolah. Kewenangan yang luas ini diberikan tetap dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional yang ada sehingga sekolah tidak berkembang semaunya sendiri. MBS menekankan agar pihak sekolah mengikutsertakan masyarakat secara intensif dan ekstensif sesuai dengan peran dan potensi masing-masing.

Tujuan MBS

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan agar sekolah yang melaksanakan MBS dapat menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi siswa.  Misalnya, sekolah menjadi lebih bermutu, nilai ujian sekolah/nasional menjadi lebih baik, sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar, menjadikan sekolah tempat guru berkarier dan mengabdikan diri. Untuk mencapai tujuan ini sekolah perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya sekolah. Dengan MBS sekolah dapat merencanakan pengembangan sekolah, mengelola sumber daya sekolah sendiri, mengembangkan staf lebih optimal dan mengikutsertakan masyarakat lebih aktif lagi dalam pengelolaan.

Prinsip MBS

Dalam melaksanakan MBS, sekolah harus memperhatikan 10 prinsip sebagai berikut:

1.    Keterbukaan, artinya pengelola sekolah harus terbuka terhadap semua perolehan dan penggunaan sumber daya sekolah kepada semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah sama terbukanya seperti perolehan dan penggunaan dana. Artinya, siapa saja yang ingin mengetahui apa yanag dikerjakan sekolah harus diperbolehkan; dan tidak ada yang ditutup-tutupi sekolah. Misalnya sekolah menempel RAPBS dan laporan-laporan kegiatan pada papan pengumuman sekolah.

2.    Kebersamaan, artinya pengelolaan sekolah dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat, mungkin diwakili komite sekolah memberikan masukan-masukan dan juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sekolah.

3.    Keberlanjutan, artinya ada kesinambungan dalam pengelolaan sekolah. Adanya keterkaitan antara kebijakan yang lalu dengan kebijakan sekarang. Segala sesuatu tidak dimulai dengan nol.

4.    Menyeluruh, artinya penngelolaan sekolah harus mencakup seluruh komponen yang mempengruhi keberhasilan sekolah. Tidak seperuh-separuh, tetapi melihat saling keterkaitan antar  komponen yang dikelola. Misalnya kalau meningkatkan kemampuan guru, maka tidak lupa meningkatkan kesejahteraannya juga.

5.    Pertanggungjawaban, artinya bahwa pengelola sekolah harus    menyiapkan pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan tindakannya baik pada saat diminta maupun tidak diminta. Paling tidak setiap tahun sekali ada laporan pelaksanaan kegiatan apa yang menjadi tanggungjawab pengelola, bersedia diperiksa, ditanya dan memberikan penjelasan mengenai perihal yang menjadi tanggung jawabnya.

6.    Demokratis, artinya setiap keputusan yang dibuat dilaksanakan atas dasar musyawarah antara pihak sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan antar asekolah dan masyarakat perlu diselenggarakan sesering mungkin sesuai dengan urgensi yang timbul.

7.    Kemandirian, artinya sekolah mampu beridiri sendiri dan tidak banyak menggantungkan diri pada bantuan pihak lain. Dalam kemandirian, sekolah memiliki inisiatif dan inofasi dalam rangka mencapai tujuan sekolah.

8.    Berorientasi mutu, artinya sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya tidak asal-asalan, tetapi selalu mengupayakan hasil pekerjaan yang terbaik bagi stakeholder. Dalam hal ini sekolah selalu merencanakan peningkatan-peningkatan di semua bidang dari waktu ke waktu. Misalnya, sekoah mengupayakan mutu lulusan yang lebih baik, pelayanan sekolah yang semakin baik.

9.    Pencapaian SPM, artinya pengelola selalu berusaha agar standar pelayanan minimal dapat dipenuhi secara kesseluruhan secara bertahap dan berkelanjutan.

10.    Pendidikan untuk semua, artinya pengelola tidak membeda-bedakan kesempatan untuk dilayani oleh sekolah. Karena semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Keberhasilan Pelaksanaan MBS

Keberhasilan pelaksanaan MBS sangat tergantung pada:

1.    Dukungan, komitmen, dan kesungguhan untuk melaksanakan MBS.

Stakeholders (masyarakat, pemerintah daerah kabupaten/kota) mendukung pelaksanaan MBS. Oleh karena itu para stakeholders harus terlebih dulu mendapat sosialisasi MBS. Kepada mereka diperkenalkan konsep MBS dan alasan-alasan mengapa sekolah harus melakukan MBS serta keuntungan yang akan diperoleh dengan melaksnakan MBS. Tanpa dukungan stakeholders MBS akan sulit diterapkan karena salah satu ciri dalam MBS adalah partisipasi masyarakat.

2.    Kemampuan melaksanakan pembaharuan

Melaksanakan MBS berarti sekolah meninggalkan sistem pengelolaan yang lama dan memulai dengan cara mengelola yang baru.  Ini berarti sekolah akan menjalani proses pembaharuan. Sekola harus sadar bahwa sesuatu yang baru itu belum tentu akan langsung diterima. Oleh karena itu harus memiliki kemampuan untuk mengadakan pembaharuan.

3.    Nilai tambah MBS

Dukungan kepada sekolah akan lebih besar lagi apabila sekolah dengan melaksanakan MBS dapat menunjukkan adanya nilai tambah bagi masyarakat.

4.    Kemampuan pengembangan potensi

Sekolah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal dengan memperhatikan perbedaan individu siswa.

5.    Dukungan terhadap visi

Lingkungan sosial sekolah mendukung pencapaian visinya. Melaksanakan MBS memerlukan dukungan dari berbagai pihak terutama sekali BP3/Komite Sekolah, Sekolah/Badan Peranserta Masyarakat. Organisasi pendukung tersebut diharapkan ada pada tingkat sekolah, desa yang dibentuk bersama oleh sekolah, orangtua siswa dan masyarakat sekitar untuk mencapai visi dan sasaran yang telah ditentukan bersama.

6.    Potensi Sumber daya sekolah

Potensi sumber daya sekolah dan masyarakat mendukung tercapainya target yang ditetapkan.

Partner Dewan Pendidikan Dalam MBS

Dewan pendidikan perlu menyadari pihak-pihak lain yang mungkin dapat dijadikan partner dalam melaksankan MBS. Mereka itu adalah:

1.    Legislatif
2.    Pengambail Kebijakan
3.    Perencana (Bappeda)
4.    Perguruan Tinggi
5.    Lembaga Diklat
6.    Praktisi (Kepsekolah, guru)
7.    Masyarakat.

Organisasi Pendukung MBS

Banyak desa yang mempunyai lebih dari satu sekolah (SD, MI, SMP). Juga ada dua sekolah yang menempati satu gedung sekolah yang sama (tapi bukan merger). Kenyataan ini memungkinkan adanya beberapa alternatif organisasi pendukung. Yaitu, bagimana bentuk organisasi pendukung pada desa yang hanya punya satu sekolah dan bagaimana di desa yang mempunyai lebih dari satu sekolah.

Di bawah ini beberapa saran untuk sekolah dalam membentuk organisasi pendukung.

1.    Sekolah mengundang masyarakat sekitar seperti orangtua siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa dan pihak-pihak lain yang relevan untuk membicarakan pembentukan Komite Sekolah atau badan peranserta masyarakat. Proses ini dilakukan bagi sekolah yang belum memiliki Komite Sekolah.

2.    Dalam pertemuan tersebut diadakan kesepakatan bersama tentang pembentukan komite sekolah/Badan Peran Serta Masyarakat untuk sekolah/desa yang bersangkutan. Dalam pertemuan itu ditentukan pula kepengurusan komite Sekolah sesuai dengan kondisi sekolah/desa masing-masing.

3.    Dengan kesepakatan pula ditetapkan pula tugas dan fungsi anggota komite     sekolah masing-masing.

4.    Sepakati pula masa kerja keperngurusan Komite Sekolah tersebut.

Tugas Dan Fungsi Organisasi Pendukung

Dalam MBS organisasi pendukung diharapkan dapat melakasanak tugas dan fungsi sebagai berikut.

1.    Mengikuti dan mencermati perkembangan pendidikan secara umum.
2.    Membeikan saran dan masukan-masukan baik diminta maupun tidak mengenai penyusunan rencana dan program pengembangan sekolah baik dalam arti perluasan dan pemerataan kesempatn belajar, peningkatan mutu pembelajaran ataupun tata kelola sekolah.
3.    Membantu sekolah merelissikan pendanaan rencana dan program sekolan melalui partisipasi orangtua siswa dan masyarakat.
4.    Membantu sekolah mengaktifkan partisipasi orangtua siswa dan masyarakat, baik berupa mater\ial maupun non material.
5.    Membantu sekolah mencarikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi sekolah baik maslaah teknis maupun masalah edukatif atu hal-hal lain yang berkenaan dengan pendidikan pada umumnya.
6.    Membantu menyediakan fasilitas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemamapuan guru-guru sesuai dengan perkembangan zaman.
7.    Mengembangkan hubungan kerja sama dengan sekolah lain, instansi pemerintah, dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan materi sekolah.
8.    Ikut serta menetapkan prosedur dan aturan pelaksanaan tugas dan kegiatan, termasuk jadwal pelaksanaan tugas.
9.    Membantu pelaksanaan rencana dan program dan kinerja kepala sekolah beserta staf.
10.    Menyusun rencana dan program dan laporan pelaksanan Komite Sekolah setaip awal dan akhir tahun ajaran.

Melaksanakan Program MBS

Untuk dapat melaksnakan MBS di sekolah maka perlu disusun beberapa hal sebagai berikut:

1.    Program sekolah
2.    Strategi pengelolaan SDM sekolah
3.    Pengembangan kurikulum
4.    Sistem pengelolaan kesiswaan
5.    Sistem Pengelolaan keuangan
6.    Sistem pengelolaan sarana dan prasarana
7.    Pengembangan kemitraan antara sekolah dan masyarakat.
8.    Sistem monitoring dan evaluasi.

Menyusun Program Sekolah

Dalam melaksanakan  MBS perlu disusun program sekolah. Program sekolah adalah seperangkat kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan sekolah untuk mencapai suatu kondisi tertentu yang diinginkan. Program ini disusun dengan mempertimbangkan atau analisis situasi dan kondisi sekolah yang terdiri dari: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki atau dihadapi sekolah Program ini disusun dengan melibatkan unsur-unsur sebagi berikut:

1.    Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
2.    Orangtua atau wali siswa
3.    Tokoh masyarakat
4.    Tokoh Agama
5.    Wakil siswa
6.    Pengawas
7.    Pakar pendidikan setempat

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan program sekolah adalah sebagi berikut:

1.    Menetapkan visi, misi dan tujuan sekolah (perubahan yang diinginkan secara bersama untuk dicapai beberapa tahun ke depan). Visi ini disusun dengan memperhatikan dan tidak bertentangan dengan visi pendidikan nasional, propinsi, dan daerah.
2.    Menetapkan misi sekolah, yaitu seperangkat tindakan untuk mencapai visi sekolah yang telah dirumuskan bersama tersebut.
3.    Menetapkan tujuan sekolah, yaitu dengan menjabarkan visi sekolah ke dalam tujuan operasional (dapat diamati dan dapat diukur).
4.    Menetapkan target sekolah, yaitu menjabarkan tujuan ke dalam besaran-besaran kegiatan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Misalnya, meningkatnya nilai rata-rata ujian sekolah/nasional dari 4 menjadi 6 dalam waktu 3 tahun.

Kesimpulannya adalah bahwa program sekolah terdiri dari visi/misi sekolah dan tujuan serta seperangkat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang jelas serta penganggarannya. Selanjutnya untuk melaksankannya disusunsuatu program kerja yang menggambarkan didalamnya apa, oleh siapa dan kapan  progam sekolah tersebut dilaksanakan dan bagaimana memantau pelaksanaan program tersebut.

Program sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang secara rinci diuraikan dalam modul Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

Menyusun Strategi Pengelolaan SDM

Pengelolaan Sumber Daya manusia merupakan suatu tindakan pembinaan dan pendayagunaan SDM sekolah dan sekitarnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekolah. Dua hal yang ditekankan di sini yaitu aspek pembinaan danaspek pendayagunaan.

Pembinaan SDM

Pembinaan SDM adalah upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan sekolah secara terarah dan terprogram agar sumber daya manusia sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan sekolah yang telah disepakati bersama.  Pembinaan ini meliputi pembinaan dalam hal:

1.    Kemampuan akademis/profesional
2.    Karier
3.    Kesejahteraan

Pembinaan kemapuan akademis SDM sekolah meliputi pembinaan kemampuan tenaga kependidikan yang berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran, mengelola kegiatan belajar mengajar dan sikap sebagai pendidik dan pengajar di sekolah. Cara membina kemampuan akademis ini diawali dengan:

1.    menetapkan syarat minimal kompetensi yang harus dimiliki;
2.    mengevaluasi tingkat kemapuan akademis tenaga kependidikan;
3.    meningkatkan kemampuan akademis tenaga kependidikan yang ada denganberbagai cara: (1) mengikutsertakan mereka dalam program-program pelatihan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing; (2) membangkitkan motivasi untuk selalu ingin meingkatkan kemampuan diri dalam mengembangkan profesi; (3) menanamkan budaya berprestasi di kalangan tenaga kependidikan; (4) menumbuhkan kreativitas dengan menciptakan suasana yang mendukung bagi inovasi; (5) menanamkan budaya memiliki; (6) menanamkan budaya kerja keras, belajar dan membangun diri; dan (7) menegakkan disiplin dan komitmen dalam menjalankan tugas; (8) berlakukan sistim reward and punishment di sekolah untuk mendukung sistem pembinaan SDM sekolah.

Pendayagunaan SDM

Pendayagunaan SDM adalah upaya-upaya memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan potensi serta sikap SDM yang ada di sekolah maupun masyarakat secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pendayagunaan SDM ini dilakukan dengan:

1.    Mengidentifikasi tugas yang harus dikerjakan;
2.    Mengidentifikasi kemamapuan, minat dan sikap SDM yang ada;
3.    Mengupayakan agar tugas-tugas dilaksanakan oleh tenaga yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan sikap seseorang gunakan moto the right man on the right place at the right time;
4.    Merumuskan tugas dan tanggung jawab (pembagian kerja secara individual maupun secarakelompok) dengan koordinasi yang memadai;
5.    Intensifkan komunikasi antara pimpinan  dan staf dan sesama staf untuk mendskusikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersama maupun tanggung ajwab masing-masing;
6.    Lakukan supervisi secar berkala dan sampaikan umpan balik dari hasil supervisi dengan segera.

Pembinaan karier

Pembinaan karier sumberdaya manusia adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan potensi SDM dalam memangku jabatan fungsional dan struktural atas dasar prestasi kerja. Pembinan ini dilakukan dengan menciptakan situasi yang mendukung sehingga memungkinkan sumber daya manusia dapat mencapai jenjang karier secara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dengan cara:

1.    Menanamkan budaya malu
2.    Menilai prestasi secar objektif
3.    Mendorong seseorang agar mencapai jenjang karier secara optimal dengan menyedikan fasilitas dan kesempatan yang mendukung.

Pembinaan Kesejahteraan

Pembinaan kesejahteraan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan baik mental, finansial, jasmani maupun rohani. Peningkatan kebutuhan ini dilaksanakan dengan:

•    menciptakan iklim sosial yang menyenangkan.
•    Meningkatkan hubungan kekeluargaan
•    Meningkatkan kerja sama dengan orangtua siswa, para alumni, dan masyarakat setempat.
•    Menggiatkan olahraga
•    Melakukan rekreasi bersama
•    Memberikan insentif yang layak sesuai dengan kinerja masing-masing
•    Memberikan penghargaan dalam bentuk material dan moral bagi mereke yang berprestasi.

Melaksanakan Pengembangan Kurikulum

Tidak adalah pentingnya adalah upaya pengembangan kurikulum. Dalam upayanya mencapai tujuan sekolah maka kegiatan operasional sekolah harus mengacu kepada kurikulum nasional dan lokal yang berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah yang dijabarkan dalam program tahunan dan catur wulan berdaarkan kalender pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan program tahunan sekolah adalah suatu rancangan kegiatn kurikuler dan ekstra kurikuler di sekolah menurut kelas dalam satu tahun ajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan program catur wulan sekolah adalah rancangan kegiatan kurikuler untuk semua mata pelajaran menurutkelas dalam satu catur wulan pada tahun ajaran berjalan.

Dalam kaitan hal tersebut di atas maka prgram tahunan kegiatan belajar mengajar disusun sebagai berikut:
•    menentukan hari belajar efktif dengan berlandaskan pada hari belajar efektif yang berlaku;
•    menentukan jam belajar efektif per minggu serta melakukan analisis materi pelajaran dengan mempertimbangkan perihal sebagi berikut:
o    Pencapaian tujuan
o    Kedukukan mata pelajaran dalam mata pelajaran lainnya.
o    Nilai aplikasinya
o    Kemutakhiran
o    Karakteristik pelajaran
o    Kebutuhan sekolah
•    menugaskan tenaga kependidikan menyusun program tahunan
•    melakukan pembahasan program tahunan
•    menyusun jadwal pelajaran
•    menyepakati rencana pelajaran
•    membahas secar bersama rencana pelajarn yang disusun guru
•    melakukan supervisi secar berkala
•    memenuhi kebutuhan sumber belajar
•    memenuhi media pembelajaran
•    menyepakati sistem pembelajaran yang dapat mengakomodsikan kemajuan belajar siswa
•    menyepakati bahwa pembelajaran senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip didaktik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s